DEPOK — Aksi menolak Ahmadiyah terus berlanjut di Kota Depok. Ratusan massa yang berasal dari 20 lebih organisasi berdemonstrasi menolak Ahmadiyah di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (18/7). Puluhan elemen organisasi itu tergabung dalam Aksi Umat Islam (AKUI).
Dalam unjuk tersebut AKUI memberi ultimatum kepada Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail untuk membubarkan Ahmadiyah hingga 25 Juli 2008. Selain memberi tenggat waktu kepada Wali Kota, para pendemo juga mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan keputusan pembubaran organisasi tersebut. ”Kami mendesak adanya Keputusan Presiden untuk membubarkan Ahmadiyah atau dalam tingkat lokal membuat Surat Keputusan Walikota,” kata salah satu koordinator demo, Abu Bakar Madris.
Abu meminta agar Wali Kota bertindak tegas terhadap keberadaan Ahmadiyah. Alasannya sejumlah daerah ternyata sudah mengambil tindakan tegas dalam pembubaran Ahamdiyah seperti di Bogor, Banten, Kuningan dan Cianjur. Ratusan massa tersebut pun menyesalkan sikap Nurmahmudi Ismail yang tidak tegas dalam menghadapi Ahmadiyah. “Anggota dewan sudah mendukung pembubaran Ahmadiyah, mestinya pemerintah kota segera merespon,” imbuh Abu dalam orasinya.
Sebelumnya lanjut Abu, pernah ada diskusi mengenai keberadaan Ahmadiyah yang dihadiri oleh sejumlah wakil ormas Islam, pemkot, dan dari Ahmadiyah sendiri. Namun sayang tidak membuahkan hasil. Perwakilan Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API), Alfian Tanjung mengatakan, aksi tersebut tidak ingin memojokkan pihak tertentu. “Kami tidak akan bersikap anarkis,” kata Alfian.
Kantongi bukti
Sedang Ketua Tim Pengacara Muslim, Saefullah mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki satu bukti mengenai pelanggaran kelompok Ahmadiyah di Depok terkait dengan diktum dua dalam SKB. “Tapi kalau untuk diekspos nanti dulu karena secara hukum masih dapat dibantah,” kata Saefullah.
Meski demikian ia menambahkan bahwa bukti yang ada sudah cukup akurat. Pihaknya pun akan melanjutkan ke proses hukum jika sudah ada dua atau tiga bukti baru. Diktum dua SKB menyebutkan agar seluruh penganut dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya.
Sementara mengenai tuntutan ratusan massa tersebut, Saefullah meminta agar walikota dapat membuat SK. “Secara hukum yang paling kuat adalah keputusan presiden (Keppres) tapi saat ini surat keputusan (SK) Muspida sudah cukup untuk wilayah kota Depok. Paling tidak larangan untuk implementasinya,” pungkasnya. Saefullah pun menawarkan suatu solusi agar polemik Ahmadiyah dan umat Islam tidak terus meruncing. “Kalau memang Ahmadiyah itu mengaku Islam seharusnya masjid Al Hidayah (milik Ahmadiyah) dibuka untuk seluruh umat Islam,” kata Saefullah. Seperti misalnya mengundang khotib dari luar komunitas Ahmadiyah.
Di antara lebih dari 20 organisasi yang berdemonstrasi di antaranya adalah Forum Betawi Rempug, Forum Anak Betawi Asli, Mujahidah Pembela Islam, Gema Ulama, majlis Ratib dan Qiyamulail Al Utsmany. Sementara itu Nurmahmudi Ismail mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah kota sudah bersikap tegas mengenai keberadaan Ahmadiyah di Depok. “Saya tegaskan jika mereka bersedia bertobat silakan masuk Islam. Jika tidak bersedia dan mau menjadi agama baru silakan saja, tetapi jangan menggunakan atribut-atribut Islam,” kata Nur.
Pihaknya pun telah berkali-kali melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur Muspida Kota Depok, termasuk pimpinan Ahmadiyah Kota Depok. Nur mengakui bahwa pemerintah kota saat ini sedang menunggu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis SKB Ahmadiyah. “Ada imbauan dari pemerintah pusat untuk menunggu petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknik (Juknis) SKB tersebut,” imbuh Nur. Saat ini juklak dan juknis tersebut sedang digodok di Departemen Dalam Negeri dan dikabarkan dalam waktu seminggu juknis dan juklak SKB akan keluar. c67
Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/33/news_id/703
