Pemkot Depok Alokasikan Rp 9,5 Miliar Santunan Kematian

Selasa, 9 September 2008

DEPOK, KOMPAS – Pemerintah Kota Depok telah memutuskan melanjutkan program santunan kematian bagi seluruh warga resmi Depok. Untuk itu, Pemkot Depok kembali mengalokasikan dana sekitar Rp 9,5 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008/2009.

Demikian dinyatakan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il dalam acara pertemuan dengan para wartawan Depok, Senin (8/9). ”Karena dinilai berhasil dan memiliki dampak sosial yang positif, pemerintah memutuskan melanjutkan program pemberian santunan kematian yang telah dilakukan selama setahun terakhir,” kata Nur Mahmudi.

Setiap warga resmi Depok yang meninggal dunia dalam setahun terakhir ahli warisnya menerima dana santunan sebesar Rp 2 juta. Santunan ini dibayar oleh perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah yang menjadi mitra Pemkot Depok.

Menurut Parmin S Wijono, Direktur Asuransi Syariah Mubarakah, periode September 2007-Agustus 2008, pihaknya menerima klaim asuransi kematian dari 5.657 warga Depok. Nilainya Rp 11 miliar lebih. Belum semua klaim dibayarkan karena ada yang masih dalam proses pengurusan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Dedi Seytiadi menegaskan, semua warga Depok yang namanya sudah ada dalam database Disdukcapil berhak menerima santunan jika meninggal dunia.

Namun, menurut Parmin, warga yang meninggal dunia akibat bunuh diri, terkena virus HIV/AIDS, atau karena terlibat kejahatan tidak berhak menerima uang santunan dari pemerintah, sekalipun warga itu terpapar virus HIV lewat proses transfusi darah. (muk

sumber : http://cetak.kompas.com/

Caleg PKS Depok Untuk Pemilu 2009

MAYORITAS calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Jawa Barat, berusia muda atau di bawah lima puluh tahun.

“Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi di PKS, pada Pemilihan Umum 2009 kali ini pun PKS Depok mengirimkan sebagaian besar calonnya berusia muda di bawah lima puluh tahun,” kata Ketua DPD PKS Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi, di Depok, Rabu (20/8).

PKS Depok menyerahkan berkas pendaftaran calon legislatif untuk DPRD Kota Depok, pada Selasa (19/8). PKS Depok mendaftarkan sebanyak 56 calon yang terdiri dari 36 laki-laki dan 20 perempuan.

Yadi mengatakan, satu-satunya calon anggota legislatif yang berusia di atas lima puluh tahun adalah Hj Ayani, caleg dari daerah pemilihan Kecamatan Cimanggis yang berusia 55 tahun.

Sedangkan untuk calon legislatif yang saat ini masih menjadi anggota DPRD kota Depok berjumlah delapan orang yaitu Qurtifa Wijaya dan M Suparyono dari daerah pemilihan kecamatan Sukamajaya.

Selanutnya Amri Yusra, Dedi Martoni, dan Muhammad Said dari daerah pemilihan kecamatan Cimanggis. Dari kecamatan Pancoran Mas terdapat Adriyana Wira Santana dan Jaya Wilakaya.

Untuk latar belakang pendidikan caleg, PKS mengirimkan satu calon berpendidikan Doktor, lima calon berpendidikan Master, 31 calon berpendidikan sarjana, tujuh calon berpendidikan diploma dan sisanya berpendidikan SMA.

Dikatakannya, dalam rangka untuk implementasi partai yang bersih, peduli dan profesional PKS Depok mengirimkan calon dengan berbagai latar belakang pendidik dan da`i dari berbagai level lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, para pekerja sosial dan Kalangan profesional dengan berlatar belakang pengusaha, pengajar pada pendidikan tinggi (akademisi).

Menurut dia, dalam proses pencalegan yang sudah dimulai sejak lama, PKS Kota Depok menetapkan mekanisme penyeleksian caleg dengan pertimbangan kapabilitas, kapasitas, elektabilitas dan pemahaman fungsi tugas kedewanan.

“Diharapkan dengan komposisi calon legislatif yang seperti ini, PKS akan mampu untuk memberikan kontribusi pembangunan Depok dengan prinsip bersih, peduli dan profesional,” katanya. (Ant)

DAFTAR CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA DEPOK
UNTUK PEMILU LEGISLATIF 2009

DPR RI
(Daerah Pemilihan Depok – Bekasi Kota)

1. Mahfuz Abdurrahman
2. Musholi
3. Sitaresmi Sukanto
4. Al Yusni
5. Nani Handayani
6. Alamsyah Agus
7. Hendri Basel

DPRD PROVINSI JAWA BARAT

1. Yogo Pamungkas
2. Imam Budi Hartono
3. Nuri Wasisaningsih
4. Kuat Sukardiyono
5. Ningsih Robi

DPRD KOTA DEPOK

Daerah Pemilihan Cimanggis:

1. Prihandoko
2. Sri Rahayu
3. Ma’muri Raskaman
4. Amri Yusra
5. Dewi Ikawati
6. Dedi Martoni
7. Muhammad Said
8. Ahmad Sanudin
9. Hj. Ayani *
10. Mintarsa
11. El Santi
12. Sueb Mawardi
13. Sahal
14. Bayu AP

Daerah Pemilihan Sukmajaya:

1. Qurtifa Wijaya
2. M. Suparyono
3. Andyarini Kencana Wungu
4. Endang Sudarmaji
5. Nunung Krisnawati
6. Nursyamsu Hidayat
7. Hendra Hidayat
8. Sulamul Munawaroh
9. Dewi Safinah
10. Eka Rahayu
11. Misbah

Daerah Pemilihan Sawangan:

1. Nurkomariyah
2. Hidayat
3. Bambang Suherman
4. Rusmin Sadeli
5. Muharram
6. Mimin Mintarsih
7. Syahroni

Daerah Pemilihan Beji:

1. Mujtahid Rahman Yadi
2. T.M. Yusuf Syah Putra
3. T Farida Rachmayanti
4. Ummi Kultsum
5. Ade Ruhyana

Daerah Pemilihan Limo:

1. Priashenta
2. Muttaqien
3. Banu Muhammad
4. Wahyudin Halilintar
5. Windarti
6. Siti Rahmah Basri

Daerah Pemilihan Pancoranmas:

1. Abdul Ghafar
2. Adriyana WS
3. Agustin
4. Aceng Toha AK
5. Siti Maria Ulfa
6. Jaya Wilakaya
7. Abdul Rozak
8. Anggraini
9. Nanang Kusnan
10. Lilis Retnowati
11. Aka Prawira
12.Yuliani Widianingsih
13. Hary Widi Asmoro

Ditulis dalam Berita depok. Tag: , , , . 22 Comments »

PDAM Depok Terganggu

Jumat, 15 Agustus 2008 | 00:30 WIB

DEPOK, KOMPAS – Selama empat hari pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum tidak mengalir ke sejumlah wilayah di Depok. Akibatnya, sebanyak 8.000 pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Bogor menderita karena tidak mendapat pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Gangguan aliran air PDAM terjadi akibat kebocoran pipa distribusi di sekitar perlintasan rel kereta api di Jalan Dewi Sartika. Meski pipa saluran air tertanam sedalam sekitar 6 meter di bawah tanah, kebocoran diduga terjadi akibat getaran rel kereta api.

Kebocoran terjadi pada salah satu ruas pipa utama yang berdiameter 400 milimeter dan panjang 18 meter. Ruas pipa ini merupakan bagian dari pipa saluran air bersih yang menghubungkan instalasi PDAM di Citayam dengan wilayah distribusi Depok.

Air yang menyembur dari pipa yang bocor itu menggenangi permukaan tanah di sekitar lintasan rel kereta api di atasnya.

Wilayah mati air

Sejak Minggu malam lalu, air PDAM sama sekali tak mengalir ke sebagian wilayah di Kecamatan Pancoran Mas, Beji, Limo, dan Sawangan. Sejak itu, warga pelanggan PAM yang tinggal di Depok I, Depok Utara, Kompleks Marinir, Sawangan, Limo, dan Tanah Baru kesulitan mendapatkan air bersih.

Dalam surat pemberitahuan yang diedarkan Senin lalu, pihak PDAM Tirta Kahuripan Bogor, pemasok air bersih untuk wilayah Kota Depok, memperkirakan perbaikan pipa saluran air tersebut paling lambat selesai Kamis (14/8) kemarin. Namun, hingga petang kemarin aliran air PDAM di Depok belum kembali normal.

Menurut Kepala Cabang Pelayanan I PDAM Depok Tri Basuki, Kamis, pipa utama yang terbuat dari baja itu seharusnya bisa berumur hingga 30 tahun. Pusat kebocoran baru diketahui pada hari Senin, setelah dilakukan penggalian di beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat terjadinya kebocoran.

Depot isi ulang diserbu

Menurut Ema Kusuma (30), warga Jalan Mujair, Pancoran Mas, akibat gangguan aliran air PDAM itu, banyak warga Depok terpaksa meminta air bersih kepada tetangga yang memiliki sumur untuk kebutuhan air minum.

”Banyak warga yang sudah berhari-hari terpaksa menumpang mandi di rumah tetangga atau kantor kelurahan,” ujar Ema yang air PDAM di rumahnya juga sudah empat hari mati.

Akibat air mati sejak Senin lalu, omzet penjualan depot- depot air minum isi ulang di Depok meningkat. Warga menyerbu depot air isi ulang dan menggunakan air itu untuk kebutuhan minum dan memasak serta mandi.

Slamet, pemilik depot air minum isi ulang Amira di Perumnas Depok Jaya I, Pancoran Mas, kemarin mengaku, sejak Senin lalu omzet penjualannya naik sampai sekitar 30 persen, dari 50-60 galon per menjadi sekitar 90 galon per hari. (muk)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/15/00301267/pdam.depok.terganggu

Ditulis dalam Berita depok, lingkungan. Tag: , . 5 Comments »

Perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Depok


Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok , Jawa Barat , Qurtifa Wijaya mengatakan DPRD telah mensahkan Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. “Selanjutnya Perda tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Departemen Dalam Negeri . Bila tidak ada koreksi,maka Perda langsung dapat ditetapkan ,”kata Qurtifa Wijaya di Depok ke kemarin . Dengan telah disahkannya Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diharapkan aparatur Pemerintah Kota Depok dapat segera mensosialisasikan dan menyiapkan perangkat hukum perda tersebut. Penegekan Perda secara konsisten dan berkesinambungan sangat diperlukan, agar aturan yang ada berjalan efektif dan hanya jadi lembaran tertulis yang sia-sia. Ia mengatakan Perda tersebut tergolong bersejarah, karma merupakan perda inisiatif pertama yang diajukan dan digagas oleh dewan. Perda ini awalnya diinisiasi oleh Komisi A DPRD Kota Depok sebagai responatas kondisi Faktual yang ada serta banyak yang menginginkan dibuatnya aturan yang membahasi peredaran alkohol di Kota Depok. Menurut dia, saat ini peredaran minuman keras di Depok memang sudah sangat mengkhawatirkan . Minuman keras dapat dengan mudah dibeli di warung-warung dan toko swalayan. Bahkan anak-anak sekolah pun bias mendapatkannya . Padahal,lanjut dia , minuman beralkohol dapat memicu peningkatan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Fakta membuktikan, berbagai kejahatan dan tindak kekerasan yang meningkat belakangan inibanyak dipicu oleh pengaruh minuman alkohol. Kehadiran Perda ini diharapkan dapat membatasi dan menekan peredaran alkoholdi Kota Depok. Anggota Fraksi PKS ini mengatakan dibuatnya Perda tidak akan berarti apa-apa,kalau tidak diiringi upaya yang sungguh –sungguh dari Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan menegakannya di tengah –tengah masyarakat. Sebagai upaya penegakan Perda, Pemkot nantinya perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi kepolisian. Dalam Perda Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol, diatur ketentuan tentang larangan menjual minuman beralkohol golongan B (kadar etanol 5-20 persen) dan golongan C (kadar etanol lebih dari 20-55 persen) kecuali di hotel berbintang tiga,empat dan lima, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka,serta bar dan klub malam. Sedang minuman beralkohol golongan A ( kadar etanol 1-5 persen) dilarang dijual secara eceren di digelanggang remaja ,kaki lima,terminal,stasiun,kios-kios kecil,penginapan remaja,dan bumi perkemahan,tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah,sekolah,rumah sakit dan tempat pemukiman,serta tempat tertentu lainya yang di tetapkan oleh walikota. Dalam penjelasan Perda, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah ,rumah sakit dan pemukiman adalah radius 1 km persegi. Berdasarkan ketentuan ini, maka penjualan minuman beralkohol golongan A di mini market seperti indomaret dan Alfamart sebagai mana berlangsung selama ini akan termasuk yang terkena larangan karma letaknya sangat deket dengan pemukiman warga. “Sangsi bagi pelanggaran Perda adalah kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50 juta,” demikian Qurtifa Wijaya
sumber : http://dprd-depokkota.go.id/index.php?vMenu=berita_umum_view&idnew=70

 

Calon Anggota DPR RI dari Depok

Jelang Pemilu 2009, Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa dikenal dengan PKS, merilis daftar calon legislatif (caleg) DPR-RI yang akan mewakili suara pemilih partai ini di Senayan. Suatu hal yang cukup positif agar masyarakat dapat mengenal wakilnya jauh hari sebelum masa pencoblosan dimulai. data lengkapnya lihat di www.pks.or.id

Didalam daftar tersebut, juga ada Calon Anggota DPR-RI yang berada di dapil jawa barat 6 (bekasi, depok). Yang nantinya akan mewakili warga depok untuk berada di gedung DPR RI. Ayo, mengenal lebih jauh orang yang akan di pilih. jangan beli kucing dalam karung.

JABAR 6 (Bekasi, Depok):
1. Mahfudz Abdurrahman
2. Musholi
3. Sitaresmi Soekanto
4. DH Al Yusni
5. Nani Handayani
6. Alamsyah Agus
7. Hanri Basel

Sejauh pengetahuan penulis, baru dari PKS yang sudah secara resmi merilis daftar Calon anggota dewan. untuk partai lain ditunggu, ya. Atau jika ada yang bisa menambahkan Calon Anggota DPR RI dari partai lain. silahkan di tulis di comment.

Kompleks Dwikora Harus Kosong 24 Agustus

 DEPOK, KOMPAS – Sebanyak satu kompi (sekitar 90 personel) Provost dan Pasukan Khas TNI AU datang ke Kompleks Perumahan TNI AU Dwikora di Cilangkap, Cimanggis, Depok, Senin (4/8) siang.

Mereka mengawal staf Markas Besar TNI AU yang menyampaikan surat permohonan agar semua warga kompleks mengosongkan rumah dinas yang mereka huni selambat-lambatnya pada 24 Agustus.

Pengiriman surat yang ditandatangani Komandan Detasemen Markas Besar TNI AU Kolonel Deri Pemba Syafar merupakan kelanjutan dari sengketa tanah/ perumahan antara Mabes TNI AU dan penghuni Kompleks Dwikora, yang sebagian besar adalah purnawirawan TNI AU.

Warga dan TNI AU

Warga menganggap mereka berhak memiliki rumah negara tersebut, yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun. Akan tetapi, TNI AU beranggapan rumah-rumah tersebut adalah rumah dinas yang harus dikembalikan karena dibutuhkan untuk tempat tinggal para anggota TNI AU yang masih aktif.

”Kasus tanah dan perumahan ini, kan, sudah jadi kasus hukum yang sedang diproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi, seharusnya pihak Mabes menghormatinya,” kata Kolonel (Purn) Syarki Puteh (62), seorang penghuni Kompleks Dwikora.

Menurut Syarki yang juga ketua RW 06 RW khusus Kompleks Dwikora, sebelumnya sudah tiga kali mengirim surat serupa sejak tahun 2007.

”Gelandangan penghuni kolong jalan tol saja diberi solusi saat mereka digusur. Pemerintah menyediakan rusun. Masak kami yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada bangsa dan negara diusir begitu saja,” kata Syarki yang tinggal di kompleks tersebut bersama 89 keluarga. (muk)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/05/01142754/kompleks.dwikora.harus.kosong.24.agustus

Sampah Berserakan di Depok

DEPOK (MI): Budaya hidup bersih di Kota Depok memprihatinkan. Sampah-sampah berserakan di badan jalan, tempat umum serta saluran air.
Berdasarkan pemantauan Media Indonesia kemarin, di Jl Raya Bogor, Cimanggis, sampah terlihat berserakan di jalur hijau maupun di pinggir badan jalan.
Selain itu, sampah terlihat di halaman gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Koperasi, depan Kantor Polsek Sukma Jaya, Jl Bahagia Raya, Abadi Jaya, Sukma Jaya. Gedung yang belum berfungsi walau selesai dibangun pada 2007 itu juga dipenuhi sampah bekas pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi itu.
Sungai-sungai di Depok juga tercemar akibat limbah manusia yang tinggal di gubuk-gubuk di dekatnya. Seperti daerah sisi rel kereta api Depok lama, Citayam, dan Pondok Cina. Lalu di Tebing Kali Baru, Jl Raya Bogor, Cisalak, Sukma Jaya, dan Tebing Kali Laya, Tugu, Cimanggis. Masyarakat setempat masih menggunakan kali untuk membuang limbah mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Mulyo Handono mengatakan, dari enam kecamatan, setiap harinya terkumpul kurang lebih 3,445 m3 sampah. Sementara itu, armada angkut yang dimiliki Kota Depok hanya 71 unit.
Mulyo mengaku kewalahan mengatasi masalah sampah yang setiap hari menumpuk. Tingginya volume itu disebabkan minimnya kesadaran warga Depok untuk memilah sampah dan membuangnya ke tempat penampungan.

TPA Galuga

Sementara itu, kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga diperpanjang. TPA yang terletak di Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dianggap masih layak dan belum melebihi kapasitas.
Menurut salah seorang anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, permasalahan TPA Galuga sudah selesai. “Kami telah membahas dengan Komisi C dan Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Bogor. Kami sepakat kerja sama TPA Galuga diperpanjang hingga tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut penilaian Sumarli, TPA Galuga masih layak digunakan. “Hanya saja untuk ke depannya harus ada teknologi dan penyempurnaan penanganan limbah.”
Namun, Pemkab Bogor selaku pemilik lahan meminta sejumlah persyaratan atau kompensasi penggunaan lahannya menampung sampah dari Pemkot Bogor.
“Kami minta fasilitas kesehatan, pemberdayaan, dan air bersih untuk masyarakat sekitar TPA lebih diperhatikan dan Pemkot Bogor sudah sepakat dengan ini. Bahkan ada rencana akan ada penaikan retribusi sampah oleh Pemkot,” jelas Sumarli.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bogor Rafinus Sukri mengatakan perpanjangan kontrak kerja sama yang habis pada Jumat (25/07) juga akan ditunjang dengan dana tambahan. Untuk pembangunan kolam lindi (leachate) yang baru, DLHK Pemkot Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp1,1 miliar.
“Sebenarnya kami sudah melakukan pengajuan izin perpanjangan ini sebelum masa kontrak habis. Kami juga sudah memenuhi hal-hal yang ada dalam draf MoU. Termasuk soal retribusi,” ujarnya.
Sesuai dengan draf MoU antara Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor, besaran retribusi untuk tahun pertama, yakni mulai 25 Juli 2008 hingga 24 Juli 2009, ialah Rp315 juta atau Rp26.250.000 untuk setiap bulannya.
Di tahun berikutnya, yakni 24 Juli 2009 hingga 25 Juli 2010, besaran retribusi yang harus dibayarkan Pemkot Bogor sebesar Rp346.500.000 atau Rp28.875.000 per bulan. Sementara itu, pada 2010 hingga 2011, besaran retribusi mencapai Rp378 juta per tahun atau Rp31.500.000 per bulan. (KG/DD/J-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTk1MjE=

Pembubaran Ahmadiyah Tidak Mungkin Ditangani Pemkot

BALAIKOTA. MONDE: Menanggapi desakan untuk membubarkan Ahmadiyah di Kota Depok, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il menegaskan tidak memungkinkan melakukan tindakan itu dengan menerbitkan SKB lokal.

Menurut Walikota karena masalah agama merupakan sepenuhnya wewenang pusat dan tidak memungkinkan untuk ditangani di tingkat Kabupaten/Kota.

 

“Jangan sampai hal [juklak/juknis] ini menimbulkan gelombang kedua reaksi kemarahan umat Islam. Saya mengharapkan juklak/juknis jelas dan tidak multitafsir,” ujarnya kepada pers, di ruang kerjanya kemarin.

 

Terkait adanya desakan sejumlah ulama untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah di Kota Depok, Wali pun melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk sesegera mungkin menerbitkan juklak/juknis sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.

 

Tidak hanya itu Nur juga berharap agar materi yang diatur dalam juklak/juknis pun diharapkan lebih jelas dan tidak multitafsir, sehingga tidak menimbulkan potensi konflik serta memberikan perlindungan terhadap pihak terkait.

 

Dalam surat Bernomor: 450/1062.Kesra walikota menyampaikan sejumlah kronologis tentang apa yang telah dia perbuat dalam menghadapi desakan masyarakat untuk pembubaran Ahmadiyah.

 

Ketika itu Pemkot Depok beserta seluruh Pimpinan Muspida pada tanggal 24 Juni 2008 telah mengundang pengurus Ahmadiyah Kota Depok dalam rangka menginformasikan isi, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan bersama kepada pengurus Jamaat Ahmadiyah Kota Depok.

 

Kemudian berdasarkan laporan aparat terkait di lapangan, pengamatan anggota dan/atau pengurus jemaat Ahmadiayah Kota Depok masih tetap melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ini keputusan bersama.

 

Dengan adanya fakta itu Rabu (16/7) diadakan pemanggilan terhadap pengurus JAI Kota Depok untuk memberikan peringatan/ teguran namun yang bersangkutan tetap tidak memahami isi keputusan bersama.

 

Selanjutnya pada Kamis (17/7) pagi hari Pemkot Depok berkoordinasi dengan Depdagri Cq Dirjen Kesbangpol terkait dengan keberadaan Ahmadiyah.

 

Dari hasil rapat koordinasi diperoleh penjelasan bahwa akan ada juklak/juknis sebagai penjabaran dari keputusan bersama.

 

Pada (17/7) sore harinya Pemkot depok beserta seluruh Muspida mengundang unsur ulama, tokoh agama dan ormas Islam Kota Depok dalam rangka menyampaikan hasil perbincaraan/dialog dengan pengurus Ahmadiyah Kota Depok.

 

Dalam pertemuan itu Pemkot menghimbau untuk umat Islam agar tetap sabar sambil menunggu Juklak/Juknis dan sekaligus berupaya meredam terjadinya konflik.

 

Namun unsur umat Islam tetap bersikeras meminta Pemkot depok dan Muspida untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah dan mendatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) lokal.

 

Permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena Pemkot atau pun Muspida menunggu juklak/juknis yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat.

 

Pada Jumat (18/7) sejumlah ormas Islam menggelar aksi unjukrasa di Balaikota Depok sebagai ungkapan kekecewaan atas tidak dipenuhinya permintaan mereka.

 

Sementara itu terkait dengan tidak beraninya menerbitkan SKB lokal itu, tim pengacara muslim Saifullah menuding Pemkot masih berpikir dengan pola Orde Baru. Dimana segala sesuatunya serba terpusat atau sentralistis.

 

Menurut Saifullah masalah Ahmadiyah bukanlah masalah ajaran agama, namun lebih pada masalah penodaan terhadap agama Islam.(ina)   

 

Sumber : http://www.monitordepok.com/news/berita-utama/23409.html

Tabung Gas Meledak

Sebuah tabung bahan bakar gas meledak di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Sabtu (26/7). Menurut beberapa saksi, ledakan itu terjadi sekitar pukul 11.00, saat konsumen SPBG No A 31-04-02 itu sedang sepi. Meski tak ada korban jiwa atau cedera, ledakan mengagetkan warga sekitar dan membuat panik para petugas SPBG yang berlokasi tak jauh dari simpang tiga Jalan Margonda-Jalan Juanda.(Muk)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/28/02203320/kilas.metro

Rumah Pintar cerdaskan anak bangsa

KELAPA DUA, MONDE : Rumah pintar Bhara Cendekia 1 yang ada di komplek Mako Brimob diharapkan dapat meningkatkan minat baca di kalangan siswa dan mencerdaskan bangsa melau budaya belajar sambil bermain. 

Ibu negara Ani Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu ketika meresmikan rumah pintar Bhara Cendekia 1 di komplek mako Brimob Kelapa Dua, kemarin.

 

Menurutnya, Pemerintah pernah menerima laporan dari anak-anak sekolah di daerah tertentu dimana sekolahnya tidak memiliki perpustakaan yang layak. “Bagaimana saya untuk mengatasi masalah ini.”

 

Pemerintah sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendirikan perpustakaan, dan mobil pintar dimana isisnya terdapat buku-buku dan audi visual yang dapat bermanfaat.

 

Mobil pintar, termasuk rumah pintar membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Mobil pintar dengan perpustakaan memiliki arti yang berbeda, banyak kalangan masyarakat yang mengartikan perpustakaan tempat untuk belajar.

 

Berawal dengan tujuh mobil pintar, waktu demi waktu mobil pintar makin digemari masyarakat, mobil pintar ternyata memiliki rintangan dimana tidak bisa masuk ke dalam gang yang sempit, karena itu pemerintah mengembangkan program baru dengan motor pintar.

 

Fasilitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak siswa dapat dimanfaatkan oleh mereka, pendidikan apa yang dia terima. Pembangunan rumah pintar yang ada diharapkan dapat diterima kalangan masyarakat. Rumah pintar menurut Unesco merupakan program yang dapat mencerdaskan anak bangsa.

 

“Rumah pintar tempat untuk belajar sambil bermain, bermain sambil belajar,” katanya.

 

Dengan adanya rumah pintar, anak-anak bisa melakukan permainan, belajar dan melakukan imajinasi pendidikan. Anak-anak akan senang hati untuk mendatangi rumah pintar untuk menimba ilmu dari buku-buku yang tersedia di rumah pintar.

 

“Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sehingga anak Indonesia tetap berprestasi di dunia pendidikan seperti olimpiade dunia,” ujarnya.

 

Ibu negara mengatakan, tidak hanya rumah pintar, mobil pintar, dan motor pintar pemerintahan juga mencanangkan kapal pintar yang bekerjasama dengan angkatan laut, dimana kapal pintar dapat dimanfaatkan ketika berada di tengah laut.

 

Semua program yang dibangun oleh pemerintah semuanya dapat berguna bagi kalangan masyarakat yang tujuannya mencerdaskan anak bangsa dan untuk memberantas buta huruf.

 

Sementara itu Kapolri Jenderal Sutanto mengatakan Rumah Pintar merupakan realisasi program Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu yang diprakasai Ani Yudhoyono, yang merupakan salah satu solusi dalam mengatasi persoalan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan kualitas masyarakat Indonesia.

 

Putri, salah satu siswa SD di wilayah Tugu, merasa senang dengan berdirinya rumah pintar. “Dengan rumah pintar kami bisa baca dan outbound secara gratis,” senangnya.(m-10)

Sumber : http://www.monitordepok.com/cetak/berita-utama/23238.html

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.