PDAM Depok Terganggu

Jumat, 15 Agustus 2008 | 00:30 WIB

DEPOK, KOMPAS – Selama empat hari pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum tidak mengalir ke sejumlah wilayah di Depok. Akibatnya, sebanyak 8.000 pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Bogor menderita karena tidak mendapat pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Gangguan aliran air PDAM terjadi akibat kebocoran pipa distribusi di sekitar perlintasan rel kereta api di Jalan Dewi Sartika. Meski pipa saluran air tertanam sedalam sekitar 6 meter di bawah tanah, kebocoran diduga terjadi akibat getaran rel kereta api.

Kebocoran terjadi pada salah satu ruas pipa utama yang berdiameter 400 milimeter dan panjang 18 meter. Ruas pipa ini merupakan bagian dari pipa saluran air bersih yang menghubungkan instalasi PDAM di Citayam dengan wilayah distribusi Depok.

Air yang menyembur dari pipa yang bocor itu menggenangi permukaan tanah di sekitar lintasan rel kereta api di atasnya.

Wilayah mati air

Sejak Minggu malam lalu, air PDAM sama sekali tak mengalir ke sebagian wilayah di Kecamatan Pancoran Mas, Beji, Limo, dan Sawangan. Sejak itu, warga pelanggan PAM yang tinggal di Depok I, Depok Utara, Kompleks Marinir, Sawangan, Limo, dan Tanah Baru kesulitan mendapatkan air bersih.

Dalam surat pemberitahuan yang diedarkan Senin lalu, pihak PDAM Tirta Kahuripan Bogor, pemasok air bersih untuk wilayah Kota Depok, memperkirakan perbaikan pipa saluran air tersebut paling lambat selesai Kamis (14/8) kemarin. Namun, hingga petang kemarin aliran air PDAM di Depok belum kembali normal.

Menurut Kepala Cabang Pelayanan I PDAM Depok Tri Basuki, Kamis, pipa utama yang terbuat dari baja itu seharusnya bisa berumur hingga 30 tahun. Pusat kebocoran baru diketahui pada hari Senin, setelah dilakukan penggalian di beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat terjadinya kebocoran.

Depot isi ulang diserbu

Menurut Ema Kusuma (30), warga Jalan Mujair, Pancoran Mas, akibat gangguan aliran air PDAM itu, banyak warga Depok terpaksa meminta air bersih kepada tetangga yang memiliki sumur untuk kebutuhan air minum.

”Banyak warga yang sudah berhari-hari terpaksa menumpang mandi di rumah tetangga atau kantor kelurahan,” ujar Ema yang air PDAM di rumahnya juga sudah empat hari mati.

Akibat air mati sejak Senin lalu, omzet penjualan depot- depot air minum isi ulang di Depok meningkat. Warga menyerbu depot air isi ulang dan menggunakan air itu untuk kebutuhan minum dan memasak serta mandi.

Slamet, pemilik depot air minum isi ulang Amira di Perumnas Depok Jaya I, Pancoran Mas, kemarin mengaku, sejak Senin lalu omzet penjualannya naik sampai sekitar 30 persen, dari 50-60 galon per menjadi sekitar 90 galon per hari. (muk)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/15/00301267/pdam.depok.terganggu

Kompleks Dwikora Harus Kosong 24 Agustus

 DEPOK, KOMPAS – Sebanyak satu kompi (sekitar 90 personel) Provost dan Pasukan Khas TNI AU datang ke Kompleks Perumahan TNI AU Dwikora di Cilangkap, Cimanggis, Depok, Senin (4/8) siang.

Mereka mengawal staf Markas Besar TNI AU yang menyampaikan surat permohonan agar semua warga kompleks mengosongkan rumah dinas yang mereka huni selambat-lambatnya pada 24 Agustus.

Pengiriman surat yang ditandatangani Komandan Detasemen Markas Besar TNI AU Kolonel Deri Pemba Syafar merupakan kelanjutan dari sengketa tanah/ perumahan antara Mabes TNI AU dan penghuni Kompleks Dwikora, yang sebagian besar adalah purnawirawan TNI AU.

Warga dan TNI AU

Warga menganggap mereka berhak memiliki rumah negara tersebut, yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun. Akan tetapi, TNI AU beranggapan rumah-rumah tersebut adalah rumah dinas yang harus dikembalikan karena dibutuhkan untuk tempat tinggal para anggota TNI AU yang masih aktif.

”Kasus tanah dan perumahan ini, kan, sudah jadi kasus hukum yang sedang diproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi, seharusnya pihak Mabes menghormatinya,” kata Kolonel (Purn) Syarki Puteh (62), seorang penghuni Kompleks Dwikora.

Menurut Syarki yang juga ketua RW 06 RW khusus Kompleks Dwikora, sebelumnya sudah tiga kali mengirim surat serupa sejak tahun 2007.

”Gelandangan penghuni kolong jalan tol saja diberi solusi saat mereka digusur. Pemerintah menyediakan rusun. Masak kami yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada bangsa dan negara diusir begitu saja,” kata Syarki yang tinggal di kompleks tersebut bersama 89 keluarga. (muk)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/05/01142754/kompleks.dwikora.harus.kosong.24.agustus

Sampah Berserakan di Depok

DEPOK (MI): Budaya hidup bersih di Kota Depok memprihatinkan. Sampah-sampah berserakan di badan jalan, tempat umum serta saluran air.
Berdasarkan pemantauan Media Indonesia kemarin, di Jl Raya Bogor, Cimanggis, sampah terlihat berserakan di jalur hijau maupun di pinggir badan jalan.
Selain itu, sampah terlihat di halaman gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Koperasi, depan Kantor Polsek Sukma Jaya, Jl Bahagia Raya, Abadi Jaya, Sukma Jaya. Gedung yang belum berfungsi walau selesai dibangun pada 2007 itu juga dipenuhi sampah bekas pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi itu.
Sungai-sungai di Depok juga tercemar akibat limbah manusia yang tinggal di gubuk-gubuk di dekatnya. Seperti daerah sisi rel kereta api Depok lama, Citayam, dan Pondok Cina. Lalu di Tebing Kali Baru, Jl Raya Bogor, Cisalak, Sukma Jaya, dan Tebing Kali Laya, Tugu, Cimanggis. Masyarakat setempat masih menggunakan kali untuk membuang limbah mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Mulyo Handono mengatakan, dari enam kecamatan, setiap harinya terkumpul kurang lebih 3,445 m3 sampah. Sementara itu, armada angkut yang dimiliki Kota Depok hanya 71 unit.
Mulyo mengaku kewalahan mengatasi masalah sampah yang setiap hari menumpuk. Tingginya volume itu disebabkan minimnya kesadaran warga Depok untuk memilah sampah dan membuangnya ke tempat penampungan.

TPA Galuga

Sementara itu, kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga diperpanjang. TPA yang terletak di Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dianggap masih layak dan belum melebihi kapasitas.
Menurut salah seorang anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, permasalahan TPA Galuga sudah selesai. “Kami telah membahas dengan Komisi C dan Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Bogor. Kami sepakat kerja sama TPA Galuga diperpanjang hingga tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut penilaian Sumarli, TPA Galuga masih layak digunakan. “Hanya saja untuk ke depannya harus ada teknologi dan penyempurnaan penanganan limbah.”
Namun, Pemkab Bogor selaku pemilik lahan meminta sejumlah persyaratan atau kompensasi penggunaan lahannya menampung sampah dari Pemkot Bogor.
“Kami minta fasilitas kesehatan, pemberdayaan, dan air bersih untuk masyarakat sekitar TPA lebih diperhatikan dan Pemkot Bogor sudah sepakat dengan ini. Bahkan ada rencana akan ada penaikan retribusi sampah oleh Pemkot,” jelas Sumarli.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bogor Rafinus Sukri mengatakan perpanjangan kontrak kerja sama yang habis pada Jumat (25/07) juga akan ditunjang dengan dana tambahan. Untuk pembangunan kolam lindi (leachate) yang baru, DLHK Pemkot Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp1,1 miliar.
“Sebenarnya kami sudah melakukan pengajuan izin perpanjangan ini sebelum masa kontrak habis. Kami juga sudah memenuhi hal-hal yang ada dalam draf MoU. Termasuk soal retribusi,” ujarnya.
Sesuai dengan draf MoU antara Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor, besaran retribusi untuk tahun pertama, yakni mulai 25 Juli 2008 hingga 24 Juli 2009, ialah Rp315 juta atau Rp26.250.000 untuk setiap bulannya.
Di tahun berikutnya, yakni 24 Juli 2009 hingga 25 Juli 2010, besaran retribusi yang harus dibayarkan Pemkot Bogor sebesar Rp346.500.000 atau Rp28.875.000 per bulan. Sementara itu, pada 2010 hingga 2011, besaran retribusi mencapai Rp378 juta per tahun atau Rp31.500.000 per bulan. (KG/DD/J-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTk1MjE=