Pembubaran Ahmadiyah Tidak Mungkin Ditangani Pemkot

BALAIKOTA. MONDE: Menanggapi desakan untuk membubarkan Ahmadiyah di Kota Depok, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il menegaskan tidak memungkinkan melakukan tindakan itu dengan menerbitkan SKB lokal.

Menurut Walikota karena masalah agama merupakan sepenuhnya wewenang pusat dan tidak memungkinkan untuk ditangani di tingkat Kabupaten/Kota.

 

“Jangan sampai hal [juklak/juknis] ini menimbulkan gelombang kedua reaksi kemarahan umat Islam. Saya mengharapkan juklak/juknis jelas dan tidak multitafsir,” ujarnya kepada pers, di ruang kerjanya kemarin.

 

Terkait adanya desakan sejumlah ulama untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah di Kota Depok, Wali pun melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk sesegera mungkin menerbitkan juklak/juknis sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.

 

Tidak hanya itu Nur juga berharap agar materi yang diatur dalam juklak/juknis pun diharapkan lebih jelas dan tidak multitafsir, sehingga tidak menimbulkan potensi konflik serta memberikan perlindungan terhadap pihak terkait.

 

Dalam surat Bernomor: 450/1062.Kesra walikota menyampaikan sejumlah kronologis tentang apa yang telah dia perbuat dalam menghadapi desakan masyarakat untuk pembubaran Ahmadiyah.

 

Ketika itu Pemkot Depok beserta seluruh Pimpinan Muspida pada tanggal 24 Juni 2008 telah mengundang pengurus Ahmadiyah Kota Depok dalam rangka menginformasikan isi, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan bersama kepada pengurus Jamaat Ahmadiyah Kota Depok.

 

Kemudian berdasarkan laporan aparat terkait di lapangan, pengamatan anggota dan/atau pengurus jemaat Ahmadiayah Kota Depok masih tetap melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ini keputusan bersama.

 

Dengan adanya fakta itu Rabu (16/7) diadakan pemanggilan terhadap pengurus JAI Kota Depok untuk memberikan peringatan/ teguran namun yang bersangkutan tetap tidak memahami isi keputusan bersama.

 

Selanjutnya pada Kamis (17/7) pagi hari Pemkot Depok berkoordinasi dengan Depdagri Cq Dirjen Kesbangpol terkait dengan keberadaan Ahmadiyah.

 

Dari hasil rapat koordinasi diperoleh penjelasan bahwa akan ada juklak/juknis sebagai penjabaran dari keputusan bersama.

 

Pada (17/7) sore harinya Pemkot depok beserta seluruh Muspida mengundang unsur ulama, tokoh agama dan ormas Islam Kota Depok dalam rangka menyampaikan hasil perbincaraan/dialog dengan pengurus Ahmadiyah Kota Depok.

 

Dalam pertemuan itu Pemkot menghimbau untuk umat Islam agar tetap sabar sambil menunggu Juklak/Juknis dan sekaligus berupaya meredam terjadinya konflik.

 

Namun unsur umat Islam tetap bersikeras meminta Pemkot depok dan Muspida untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah dan mendatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) lokal.

 

Permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena Pemkot atau pun Muspida menunggu juklak/juknis yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat.

 

Pada Jumat (18/7) sejumlah ormas Islam menggelar aksi unjukrasa di Balaikota Depok sebagai ungkapan kekecewaan atas tidak dipenuhinya permintaan mereka.

 

Sementara itu terkait dengan tidak beraninya menerbitkan SKB lokal itu, tim pengacara muslim Saifullah menuding Pemkot masih berpikir dengan pola Orde Baru. Dimana segala sesuatunya serba terpusat atau sentralistis.

 

Menurut Saifullah masalah Ahmadiyah bukanlah masalah ajaran agama, namun lebih pada masalah penodaan terhadap agama Islam.(ina)   

 

Sumber : http://www.monitordepok.com/news/berita-utama/23409.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: